SUMATERA UTARA — Kementerian Keuangan mencairkan restitusi pajak Rp 208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026, naik 5,02% dari realisasi September 2026 senilai Rp 198,71 triliun. Percepatan pencairan diarahkan ke wajib pajak UMKM dan industri padat karya untuk menjaga likuiditas usaha.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan percepatan restitusi bagi UMKM dan industri padat karya merupakan arahan langsung yang dijalankan instansinya. Pencairan dilakukan dengan tetap melalui audit sesuai manajemen risiko.
"Untuk figur restitusi yang sudah dicairkan total sampai 31 Oktober 2026 (adalah) Rp 208,68 triliun. Memang benar sesuai arahan, kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Restitusi UMKM Rp 7,14 Triliun dari 125.375 Wajib Pajak
Realisasi restitusi untuk segmen UMKM mencapai Rp 7,14 triliun hingga akhir Oktober 2026. Angka itu berasal dari permohonan 125.375 wajib pajak UMKM yang mengajukan pengembalian pajak.
Laju pencairan ke UMKM melonjak pada dua bulan terakhir. Bimo mencatat kenaikan 86,5% pada September–Oktober 2026 menjadi Rp 604,91 miliar per bulan, dibandingkan rata-rata Mei–Agustus 2026 sebesar Rp 324,33 miliar per bulan.
"Selama September-Oktober 2026 peningkatan pencairan 86,5%, sejumlah Rp 604,91 miliar per bulan. Dibandingkan rata-rata dari Mei-Agustus 2026 sebelumnya sebesar Rp 324,33 miliar per bulan. Jadi hampir dobel," ungkapnya.
Padat Karya: Rp 4,9 Triliun untuk 2.767 Wajib Pajak
Sektor industri padat karya mencatat realisasi restitusi Rp 4,9 triliun bagi 2.767 wajib pajak pemohon. Nilai itu setara 92,1% dari total permohonan industri yang tergolong padat karya.
Pencairan ke sektor ini rata-rata Rp 363,27 miliar per bulan pada September–Oktober 2026. Realisasi tersebut meningkat 55,8% dari rata-rata Rp 233,21 miliar per bulan pada Mei–Agustus 2026.
Sisa permohonan yang belum dicairkan mencapai Rp 418 miliar dan dijadwalkan rampung pada November–Desember 2026. Percepatan restitusi ditujukan untuk mendukung likuiditas usaha, menjaga keberlangsungan produksi, serta menopang penyerapan tenaga kerja.
Audit Tetap Jalan di Tengah Percepatan
Bimo menegaskan percepatan pencairan tidak menghapus proses pemeriksaan. Seluruh restitusi tetap diaudit mengikuti manajemen risiko yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
"Semua restitusi dilakukan audit sesuai dengan manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dari sistem perpajakan kami," ujarnya.
Bagi pelaku usaha, tambahan kas dari restitusi memberi ruang untuk memenuhi kewajiban gaji dan bahan baku tanpa menambah utang bank. Sementara bagi investor, kecepatan pencairan restitusi menjadi indikator seberapa lancar insentif fiskal sampai ke sektor riil, terutama di tengah tekanan biaya produksi dan pelemahan daya beli.
