MEDAN — Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Purwadi Arianto menyoroti 22 kabupaten di Sumatera Utara yang belum memiliki Mal Pelayanan Publik. Nias Selatan menjadi salah satu daerah yang diminta segera mempersiapkan pembentukan layanan terpadu tersebut.
Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik Pascabencana di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan. Bupati Nias Selatan Sökhiatulö Laia hadir bersama Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Amsarno Satriawan Sarumaha.
Bukan Sekadar Bangun Gedung
Purwadi menegaskan keberadaan MPP tidak cukup hanya ditandai dengan pembangunan gedung atau penambahan lokasi pelayanan. Menurut dia, hal terpenting adalah kemampuan menghadirkan layanan yang cepat, mudah, informatif, dan nyaman bagi masyarakat.
Pemerintah pusat mengapresiasi daerah yang telah membentuk MPP. Bagi 22 kabupaten yang belum memilikinya, termasuk Nias Selatan, Purwadi meminta persiapan pembentukan segera dilakukan.
Tiga Langkah Saat Bencana
Forum tersebut juga membahas kesiapsiagaan pemerintah daerah menjaga keberlangsungan pelayanan publik saat bencana maupun pada masa pemulihan. Purwadi mengarahkan tiga langkah utama kepada pemerintah daerah.
- Menjaga pelayanan prioritas tetap berjalan.
- Memperkuat kolaborasi dan pelayanan jemput bola.
- Mempercepat pemulihan layanan setelah bencana.
Arahan itu jadi perhatian bagi daerah berpotensi bencana, agar masyarakat tetap bisa mengakses layanan administrasi meski berada dalam situasi darurat.
Hadir Bersama Gubernur Sumut
Kegiatan itu turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, anggota DPRD Sumut, para bupati dan wali kota, sekretaris daerah, serta perwakilan organisasi perangkat daerah terkait.
Bagi Pemkab Nias Selatan, dorongan pemerintah pusat menjadi pekerjaan rumah untuk menyiapkan pembentukan MPP. Kehadiran layanan terpadu diharapkan membuat berbagai kebutuhan administrasi warga lebih mudah dijangkau.
