PADANG LAWAS UTARA — Bupati Paluta Reski Basyah Harahap duduk bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) saat mengikuti rapat paripurna DPRD Paluta, Jumat (14/8). Agenda utama kegiatan ini adalah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto yang disiarkan langsung dari Jakarta.
Rapat yang berlangsung khidmat itu turut dihadiri Ketua DPRD Paluta Mula Rotua Siregar, Kapolres Paluta AKBP Dhery Fajariandono, Kepala Kejaksaan Negeri Paluta Muhammad Junaidi, serta Danramil 05/PB Kapten Inf Misran Dalimunthe. Para pimpinan dan anggota DPRD serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) juga hadir dalam agenda kenegaraan tersebut.
Presiden Sampaikan Capaian Penurunan Harga Pupuk
Dalam pidato kenegaraan yang disimak langsung oleh para peserta rapat, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah arah kebijakan strategis pemerintah. Salah satu capaian yang disebut adalah penurunan harga pupuk hingga 20 persen.
Presiden juga menyoroti upaya penguatan kemandirian energi nasional. Menurut Presiden, pemerintah tengah mendorong pemanfaatan minyak berbahan baku kelapa sawit sebagai bagian dari strategi ketahanan energi jangka panjang.
Pembangunan Nasional Tanggung Jawab Bersama Seluruh Elemen Bangsa
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan nasional merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga demokrasi serta memperkuat lembaga negara dan adat.
"Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, dengan kekayaan yang besar, harus dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat," tegas Presiden dalam pidatonya.
Presiden pun mendorong Indonesia menjadi negara yang berdikari dan tidak bergantung kepada negara lain. Pesan ini menjadi penekanan penting di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI bagi Pemerintah Daerah
Rapat paripurna di lingkungan DPRD Paluta ini menjadi bagian dari rangkaian agenda kenegaraan dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan serupa juga digelar di berbagai daerah lain sebagai bentuk konsolidasi arah kebijakan pembangunan nasional.
Bagi pemerintah daerah, momen ini dimanfaatkan untuk menyimak secara langsung prioritas pembangunan yang akan dijalankan pemerintah pusat. Hal ini penting agar program-program daerah dapat selaras dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan.
