PEMATANGSIANTAR — Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT PLN (Persero) untuk menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Fokus utama kerja sama ini adalah pelaksanaan verifikasi lapangan atau ground check data pelanggan listrik guna menyusun Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang lebih kredibel.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam audiensi antara Kepala BPS Pematangsiantar Ratnauli Naibaho dengan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi di Balai Kota, Selasa (05/05/2026). Pertemuan ini juga melibatkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) serta manajemen PLN UP3 Pematangsiantar.
Integrasi Data Kelistrikan dan Kelayakan Penerima Bantuan
Program DTSEN bertujuan menyatukan data statistik kelistrikan dengan kondisi ekonomi riil di lapangan. Dengan sinkronisasi ini, pemerintah pusat maupun daerah dapat memetakan klasifikasi ekonomi masyarakat secara lebih detail berdasarkan konsumsi energi dan variabel sosial lainnya.
Kepala BPS Pematangsiantar Ratnauli Naibaho menjelaskan bahwa pemutakhiran data keluarga akan dilakukan melalui kunjungan rumah ke rumah. Proses ini krusial karena Kementerian Sosial telah meminta BPS untuk menggabungkan indikator ekonomi dengan kelayakan masyarakat penerima bantuan sosial.
“Dengan adanya Sensus Ekonomi dari rumah ke rumah, maka akan ada update data keluarga. Kementerian Sosial minta ke BPS agar digabung data ekonomi dan kelayakan masyarakat penerima bantuan,” ujar Ratnauli di ruang kerja wali kota.
Jadwal Pelaksanaan dan Peran Perangkat Kewilayahan
Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung selama empat bulan, terhitung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Mengingat durasi dan cakupan pendataan yang luas, BPS mengharapkan dukungan penuh dari jajaran Pemko Pematangsiantar, terutama lurah, kepala lingkungan (kepling), hingga pengurus RT/RW.
Dukungan dari perangkat kewilayahan dianggap vital untuk meminimalisir kendala teknis saat petugas melakukan pendataan door to door. Kehadiran tokoh lokal diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan warga dalam memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada petugas sensus.
“Agar petugas kami tidak menghadapi kendala saat mendata warga secara door to door,” tambah Ratnauli menekankan pentingnya pendampingan di tingkat akar rumput.
Instruksi Wali Kota Pematangsiantar kepada Warga dan Pengusaha
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi menegaskan komitmennya untuk mengawal program ini hingga tuntas. Ia meminta masyarakat maupun pelaku usaha di Pematangsiantar untuk bersikap kooperatif dan tidak menolak kedatangan petugas pendataan.
Wesly juga mendorong BPS untuk lebih masif melakukan sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait tujuan pengambilan data tersebut. Melalui data yang akurat, kebijakan pembangunan kota di masa depan dipastikan akan lebih terukur.
“Kepada BPS, juga agar semakin gencar melakukan sosialisasi. Saya sudah ada membuat imbauan agar warga turut mensukseskan Sensus Ekonomi, dengan memberikan data yang diminta. Semoga program ini bisa berjalan lancar dan sukses,” kata Wesly.
Dalam audiensi tersebut, hadir pula Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Pematangsiantar Reagen CH Saragih serta Kepala Dinas Sosial P3A Pematangsiantar Agustina Lasma Bulan Sihombing untuk memastikan kesiapan teknis integrasi data antar-instansi tersebut.
