MEDAN — Langkah strategis penguatan pangan di wilayah Sumatera memasuki fase krusial melalui optimalisasi distribusi komoditas hortikultura lintas provinsi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kecukupan pasokan antarwaktu sekaligus menjaga efisiensi rantai pasok yang selama ini menjadi tantangan utama stabilitas harga di pasar.
Sebagai bagian dari rangkaian Forum Kerja Sama Antar Daerah (KAD) Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) 2026, sejumlah delegasi melakukan peninjauan langsung ke sentra produksi di Kabupaten Karo. Wilayah ini menjadi pemasok utama komoditas strategis seperti bawang merah, wortel, kentang, hingga kubis untuk kebutuhan regional.
Wakil Bupati Karo Komando Tarigan mendampingi langsung kunjungan tersebut guna mempertemukan produsen lokal dengan para distributor besar. Dialog di lapangan ini bertujuan memangkas asimetri informasi pasar yang sering kali memicu fluktuasi harga di tingkat konsumen.
Bupati Karo Antonius Ginting bersama Sekretaris Daerah Gelora Kurnia Putra Ginting juga menerima audiensi khusus untuk membahas potensi perluasan akses pasar. Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen mendukung kelancaran distribusi pangan sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Iman Gunadi, menekankan bahwa perluasan jaringan perdagangan menjadi solusi jangka panjang dalam mengendalikan inflasi. Penguatan rantai pasok regional dinilai efektif untuk menjaga keseimbangan pasokan antarwilayah di Sumatera.
"Pentingnya perluasan jaringan perdagangan antardaerah serta pengurangan asimetri informasi terkait akses pasar komoditas pangan strategis di wilayah Sumatera," ujar Iman Gunadi.
Kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) wilayah Sumatera yang telah dicanangkan sejak awal tahun 2026. BI meyakini sinergi ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi regional yang lebih inklusif.
Forum KAD Regional Sumbagut 2026 menjadi wadah integrasi bagi pelaku usaha pangan dari lima provinsi, yakni Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Pertemuan ini melibatkan BUMD pangan, distributor, hingga kelompok tani produsen.
Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Utara, Poppy Marulita Hutagalung, menyatakan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap penguatan kerja sama ini. Integrasi perdagangan diharapkan mampu menciptakan sistem logistik pangan yang lebih tertata dan efisien di seluruh wilayah Sumbagut.
Melalui kesepakatan perdagangan antardaerah, risiko kelangkaan pasokan di satu wilayah dapat tertutupi oleh surplus dari wilayah mitra. Pola kerja sama ini diproyeksikan menjadi standar baru dalam menjaga ketahanan pangan nasional dari level regional.