Pemerintah Indonesia memacu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) untuk mempercepat transisi energi bersih di kawasan regional. Langkah strategis ini ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BIMP-EAGA di Cebu, Filipina, Kamis (7/5/2026), sebagai upaya memperkuat ketahanan energi ASEAN. Proyek skala besar ini dirancang untuk mengurangi dominasi energi fosil sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan transisi energi di kawasan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Indonesia mengambil peran sentral dengan menyiapkan infrastruktur tenaga surya dalam skala masif. Upaya ini menjadi bagian dari peta jalan pemerintah untuk beralih dari energi fosil ke sumber daya yang lebih ramah lingkungan.
Dalam pidatonya di Cebu, Prabowo menekankan bahwa potensi energi terbarukan di ASEAN, seperti tenaga air, surya, dan angin, sangat melimpah. Ia mengajak negara-negara anggota untuk tidak sekadar melihat potensi tersebut sebagai angka, melainkan segera mengambil tindakan nyata. Menurutnya, kesiapan kawasan dalam bertindak akan menentukan kontribusi subregional terhadap transisi energi ASEAN secara keseluruhan.
Peta Jalan BIMP-EAGA Vision 2035
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa forum tersebut telah mengesahkan dokumen BIMP-EAGA Vision (BEV) 2035. Dokumen ini menjadi landasan strategis untuk memperkuat konektivitas dan pembangunan ekonomi di empat negara anggota. Salah satu poin krusial adalah pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan melalui Power and Energy Infrastructure Cluster (PEIC).
Indonesia memegang peran penting dalam klaster tersebut, setelah memimpin pada periode 2022–2025 sebelum menyerahkan tongkat estafet ke Malaysia. Proyek-proyek yang dihasilkan mencakup interkoneksi jaringan listrik antarnegara, elektrifikasi pedesaan, hingga program efisiensi energi. Kerja sama ini ditujukan untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat di wilayah terpencil dengan harga yang tetap terjangkau.
Diversifikasi Energi dan Moratorium PLTU
Selain mengejar target PLTS 100 GW, pemerintah tengah menjalankan serangkaian strategi transisi energi yang komprehensif. Bahlil menjelaskan bahwa langkah ini mencakup peningkatan bauran energi baru terbarukan serta pengembangan teknologi hidrogen, nuklir, dan amonia. Percepatan elektrifikasi juga dilakukan melalui penggunaan kendaraan listrik dan kompor induksi di tingkat rumah tangga.
Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan kebijakan moratorium pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru berbasis batu bara. Sebagai gantinya, pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS/CCUS) terus ditingkatkan. Fokus pada energi bersih ini dinilai strategis untuk menjaga ketahanan energi jangka panjang di tengah tekanan perubahan iklim global.
Beberapa proyek spesifik yang disoroti dalam kerja sama regional ini meliputi pengembangan tenaga air di Kalimantan dan pemanfaatan energi angin di pesisir ASEAN. Sinergi lintas negara ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas energi di kawasan sekaligus menarik investasi hijau yang lebih besar ke Indonesia.