MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan bahwa dengan rampungnya pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan, warga tak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mengurus perkara hukum. Ia menekankan bahwa akses keadilan kini harus dimulai dari tingkat paling bawah.
"Kami yakin setelah Posbankum 100 persen di Sumut, masyarakat desa dan kota tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh untuk mendapat bantuan hukum, tidak perlu lagi melalui jalur yang kompleks untuk mendapatkan keadilan," ujar Bobby Nasution dalam sambutannya.
408 Kasus Sudah Ditangani, Target Mediasi di Tingkat Desa
Berdasarkan data yang disampaikan dalam acara peresmian, Posbankum di Sumatera Utara telah menyelesaikan 408 kasus hingga hari ini. Gubernur Bobby berharap ke depan sebagian besar persoalan hukum warga dapat tuntas di tingkat desa lewat mediasi, tanpa harus naik ke pengadilan.
Program ini akan disinergikan dengan Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE) milik Pemprov Sumut. Untuk itu, Bobby meminta para bupati dan wali kota segera menyusun regulasi sanksi sosial yang relevan.
"PR-nya tinggal satu, bupati/walikota perlu menetapkan hukumannya. Misal membersihkan tempat ibadah, jalan, atau fasilitas umum lainnya untuk persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan di Posbankum," tambah Bobby.
Pemulihan Sosial, Bukan Sekadar Hukuman Fisik
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas turut mendukung penuh pendekatan restorative justice ini. Menurutnya, fokus utama hukum di tingkat desa haruslah pemulihan sosial, bukan sekadar menjatuhkan hukuman fisik kepada pelaku.
"Bisa dilakukan melalui Posbankum, Babinkamtibmas, Jaga Desa, atau Babinsa TNI. Yang terpenting bukan hanya pemberian hukuman ke pelaku, tetapi pemulihan situasi sosial sehingga bisa merajut kembali persaudaraan," tegas Menhum.
Penghargaan untuk Seluruh Kabupaten/Kota
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Hukum menganugerahi penghargaan kepada seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara atas komitmen mendirikan Posbankum. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menjadi salah satu penerima penghargaan secara khusus dari Menteri Hukum.
Menhum menegaskan, keberhasilan program ini merupakan indikator kinerja Kantor Wilayah sekaligus bentuk nyata pelaksanaan Asta Cita Presiden. Acara tersebut turut dihadiri Kepala BPHN Min Usihen, Pj. Sekdaprov Sumut, unsur Forkopimda, serta Kakanwil Kemenkum Sumut.
