SUMATERA UTARA — PT Angkasa Pura Indonesia menyerahkan kunci rumah layak huni hasil renovasi kepada Darwati, warga Lorong Seroja II, Kelurahan Kebun Bunga, Palembang, pada Selasa (20/10/2026). Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini menyasar permukiman di zona penyangga Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang dinilai tak layak huni. Bantuan serupa dijanjikan berlanjut setiap tahun dengan seleksi ketat agar tepat sasaran.
Serah terima berlangsung di Lorong Seroja II, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, dan dilakukan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Turut hadir jajaran Dinas Perumahan, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Provinsi Sumsel, bersama tim internal Angkasa Pura yang mencakup Kepala Biro Umum, Humas, serta Koordinator Gerakan Ubah Pola Pikir (TGUPP).
Kehadiran lintas instansi itu memberi sinyal bahwa perbaikan hunian warga di sekitar bandara tidak bisa dikerjakan sendirian. Pemerintah provinsi berperan sebagai pendamping, sementara Angkasa Pura menyediakan dana dan pelaksana teknis.
Mengapa Zona Penyangga Bandara Jadi Prioritas
General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Ahmad Syaugi Shahab menegaskan program ini bukan kegiatan sekali jalan. Angkasa Pura menjadikannya agenda tahunan dengan fokus wilayah Kelurahan Kebun Bunga dan Sukarami.
Dua kelurahan itu masuk kawasan penyangga Bandara SMB II. Kawasan penyangga selama ini menjadi titik rawan, mulai dari persoalan permukiman padat hingga potensi gesekan antara pengelola bandara dan warga. Perbaikan rumah dinilai menjadi cara paling langsung meredam persoalan itu.
"Kami melihat proposal dan melakukan tabulasi data. Penerima harus memiliki status kepemilikan tanah atau sertifikat yang jelas untuk menghindari sengketa di masa depan. Prinsip kami, bantuan ini tepat sasaran," ujar Ahmad Syaugi.
Verifikasi kepemilikan tanah menjadi syarat mutlak. Tanpa sertifikat yang jelas, rumah yang sudah diperbaiki berisiko terseret sengketa lahan di kemudian hari — kondisi yang justru merugikan penerima manfaat.
Dampak Langsung bagi Penerima
Bagi Darwati, perubahan yang dirasakan bukan sekadar soal dinding dan atap. Rumah yang sebelumnya tidak layak huni kini berdiri sebagai tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Status sosial keluarganya pun ikut berubah di mata tetangga.
Gubernur Herman Deru menyebut kasus Darwati sebagai contoh yang bisa direplikasi instansi lain. Menurutnya, keuntungan korporasi semestinya berbuah manfaat sosial yang bisa dilihat warga.
"Program ini bukan sekadar seremonial, melainkan upaya memantik hasrat dan kepedulian instansi lain, baik BUMN maupun swasta. Dari keuntungan yang sedikit pun, jika dikelola dengan niat baik, dapat menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat," kata Herman Deru.
Ia juga menempatkan hunian layak sebagai prioritas pembangunan manusia. "Terima kasih kepada Angkasa Pura. Program seperti ini selalu menjadi primadona karena dampaknya langsung terasa. Rumah yang sebelumnya tidak layak huni kini telah disulap menjadi tempat tinggal yang layak. Semoga ini memicu instansi lain untuk membantu warga lainnya," tambahnya.
Agenda Lain di Balik Program Sosial
Di sisi operasional, Ahmad Syaugi menyatakan Angkasa Pura terus berbenah di Bandara SMB II. Perusahaan menjalin koordinasi intensif dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memperbaiki kenyamanan penumpang.
Langkah itu menyasar keluhan layanan dasar di bandara, terutama saat cuaca ekstrem yang kerap mengganggu jadwal penerbangan. Koordinasi dengan BMKG membantu pengelola bandara menyiapkan antisipasi lebih awal.
Dengan selesainya rumah Darwati, Angkasa Pura berharap kualitas hidup warga di sekitar wilayah operasional meningkat. Ekosistem bandara yang efisien secara bisnis dan humanis secara sosial menjadi target jangka panjang perusahaan pelat merah itu.
Bagi Angkasa Pura, program TJSL di zona penyangga berfungsi ganda: memenuhi kewajiban sosial korporasi sekaligus menjaga hubungan dengan masyarakat yang lahannya berbatasan langsung dengan area operasional bandara.
