MEDAN — Implementasi sistem transportasi massal berbasis jalan di Kota Medan memasuki babak baru. Sebagai wilayah yang ditunjuk menjadi percontohan nasional, Pemerintah Kota Medan berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang guna mengurai kemacetan di titik-titik krusial.
Kepastian kesiapan ini muncul usai pertemuan antara Pemerintah Kota Medan bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI dan perwakilan World Bank di Balai Kota Medan, Selasa (05/05/2026).
Wali Kota Medan, Rico Waas, mengungkapkan bahwa untuk memaksimalkan layanan transportasi ini, diperlukan penambahan armada dalam jumlah besar. Saat ini, Medan baru memiliki 60 unit bus eksisting yang beroperasi di sejumlah koridor.
“Saat ini kita punya 60 bus eksisting, namun kita butuh 183 bus lagi. Saya lebih prepare untuk membeli bus agar pelayanannya maksimal. Kami akan kalkulasi dengan benar dan pengadaannya dilakukan secara bertahap,” ujar Rico Waas.
Rico menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar rencana teknis, melainkan bagian dari visi besar untuk menghadirkan sistem transportasi yang efektif bagi warga Medan. Ia menyatakan akan turun langsung mengawal setiap tahapan proyek agar tidak terkendala regulasi maupun teknis di lapangan.
Proyek strategis ini mendapatkan atensi khusus dari World Bank selaku mitra pembangunan. Nupur Gupta dari World Bank memberikan apresiasi terhadap sinergi lintas instansi yang terjalin di Medan. Berdasarkan evaluasi terkini, proyek ini dinilai masih berada dalam jalur yang tepat (on the track).
“Semua sudah berada di jalur yang tepat. Peran pemerintah daerah sangat krusial dalam menjamin kelancaran proyek ini,” kata Nupur. Pihaknya optimis pembangunan infrastruktur pendukung BRT akan tuntas tepat waktu pada tahun 2027.
Meski demikian, terdapat sejumlah catatan teknis yang diberikan World Bank untuk menyempurnakan pembangunan fisik di lapangan. Hal ini mencakup penajaman skema pendanaan, pembagian tanggung jawab antara pusat dan daerah, hingga pemenuhan tenggat waktu konstruksi.
Pembangunan infrastruktur di tengah kota kerap memicu kekhawatiran masyarakat terkait dampak kemacetan. Menanggapi hal tersebut, Pemkot Medan telah menyiapkan langkah mitigasi dengan melibatkan pihak kepolisian untuk memetakan titik-titik rawan macet selama masa pembangunan.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan rekan-rekan dari Kepolisian agar dapat solusi mengatasi titik-titik kemacetan yang timbul selama pembangunan BRT,” kata Rico.
Kasubbid Angkutan Perkotaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Andi Faizah Arsal, menyatakan bahwa Medan telah memenuhi syarat sebagai kota percontohan. Dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci agar Medan bisa menjadi rujukan bagi kota-kota lain di Indonesia dalam mengelola transportasi massal.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah, Kota Medan harus bisa menjadi kota percontohan bagi daerah lain,” ungkap Andi Faizah saat melaporkan kesimpulan rapat koordinasi tersebut.
Rico Waas juga meminta masyarakat untuk memberikan dukungan selama proses pengerjaan berlangsung. Menurutnya, gangguan lalu lintas yang mungkin terjadi selama konstruksi merupakan konsekuensi dari upaya membangun layanan publik yang lebih baik di masa depan.