PEMATANG SIANTAR — Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi menghadiri Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Ruang Serbaguna Pemko, Senin (4/5/2026). Pertemuan ini menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pemeriksaan tersebut merupakan mandat undang-undang yang dilakukan rutin setiap tahun untuk mengaudit laporan realisasi anggaran. Wesly menegaskan bahwa transparansi keuangan menjadi prioritas utama jajaran pemerintah kota dalam menjalankan roda pembangunan di Pematangsiantar.
Dalam arahannya, Wesly Silalahi menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa atas evaluasi yang dilakukan terhadap administrasi keuangan daerah. Ia memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan bersikap kooperatif dalam menyelesaikan catatan-catatan administratif yang muncul selama proses audit.
“Kami akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim BPK RI sesuai ketentuan yang berlaku, dengan harapan kami dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini. Mohon bimbingan dan arahannya,” kata Wesly.
Wesly juga berharap sinergi antara Pemko Pematangsiantar dan BPK RI terus terjaga demi memastikan pertanggungjawaban anggaran yang tepat sasaran. Menurutnya, opini WTP bukan sekadar predikat, melainkan indikator kepatuhan pemerintah terhadap regulasi keuangan negara.
Wakil Penanggung Jawab BPK RI Perwakilan Sumut, Novelin Idahartaty Sitorus, menjelaskan bahwa audit LKPD dilakukan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Sejauh ini, Kota Pematangsiantar dinilai memiliki rekam jejak administrasi yang cukup stabil.
“Pemko Pematangsiantar sudah empat kali berturut-turut mendapatkan Opini WTP. Opini WTP berarti, laporan keuangan yang disajikan semuanya wajar," ujar Novelin di hadapan jajaran pimpinan OPD.
Tim BPK RI yang bertugas kali ini terdiri dari Pengendali Teknis Fismarini, Ketua Tim Lilikriana Sagala, serta sejumlah anggota tim pemeriksa. Mereka melakukan audit mendalam terhadap laporan realisasi anggaran yang telah dikelola pemerintah kota sepanjang tahun 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pematangsiantar, Junaedi Antonius Sitanggang, menginstruksikan seluruh pimpinan OPD untuk segera bergerak cepat merespons temuan atau rekomendasi tim auditor. Ia menekankan pentingnya penyajian data yang memadai dan valid agar proses finalisasi laporan berjalan lancar.
“Mohon agar kita segera berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, baik BPK maupun pelaksana kegiatan," sebut Junaedi.
Junaedi menambahkan, koordinasi yang solid antara pengguna anggaran dan tim pemeriksa menjadi kunci untuk meraih kembali predikat WTP. Pihak Pemko Pematangsiantar kini menunggu hasil final pemeriksaan yang akan menjadi rujukan resmi kualitas tata kelola keuangan daerah tahun ini.