Pemprov Sumut Targetkan Pemulihan 37 Ribu Hektare Sawah Pascabencana
TAPANULI TENGAH – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan pemulihan 37.318 hektare lahan pertanian yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Sumut Surya saat memimpin kegiatan groundbreaking rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kamis (15/1/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual bersama Andi Amran Sulaiman dan Bima Arya Sugiarto. Turut hadir secara langsung mendampingi Wakil Gubernur, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu serta Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur Pertanian Ali Jamil.
Dalam arahannya, Surya menyampaikan bahwa rehabilitasi lahan pertanian menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah pascabencana. Berdasarkan data pemerintah provinsi, total kerusakan lahan sawah di Sumut mencapai 37.318 hektare, terdiri atas 22.274 hektare rusak ringan, 10.690 hektare rusak sedang, dan 4.354 hektare rusak berat.
Khusus di Kabupaten Tapanuli Tengah, lahan pertanian yang terdampak bencana tercatat seluas 3.205 hektare dan tersebar di sejumlah kecamatan.
“Kecamatan Tukka merupakan salah satu sentra pertanian rakyat. Ketika lahan dan sistem irigasi terganggu, produktivitas serta pendapatan petani ikut menurun. Karena itu, rehabilitasi ini menjadi komitmen nyata untuk memulihkan kembali fungsi lahan dan irigasi,” ujar Surya.
Ia juga mengajak masyarakat terlibat aktif dalam proses pemulihan. Menurutnya, keberhasilan rehabilitasi pertanian tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada semangat kebersamaan dan gotong royong dalam menjaga hasil pembangunan.
Sementara itu, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah pusat menyalurkan bantuan senilai Rp78,5 miliar untuk pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan tersebut mencakup pupuk, benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Amran menekankan agar pelaksanaan rehabilitasi dilakukan dengan skema padat karya, sehingga masyarakat terdampak dapat terlibat langsung dan memperoleh penghasilan selama proses pemulihan berlangsung.
“Masyarakat pemilik sawah dilibatkan dalam pekerjaan rehabilitasi, dan upahnya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Dengan begitu, pemulihan berjalan sekaligus membuka lapangan kerja di masa sulit,” kata Amran.
Ia juga meminta seluruh jajaran Kementerian Pertanian untuk tetap berada di lapangan hingga proses pemulihan selesai, khususnya di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto turut mengapresiasi langkah cepat dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, rehabilitasi sektor pertanian memiliki dampak langsung terhadap stabilitas daerah dan nasional.
“Apa yang dilakukan ini sangat signifikan, terutama bagi pemulihan ekonomi masyarakat. Kita berharap proses rehabilitasi berjalan cepat agar sektor pertanian kembali produktif dan membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan groundbreaking ini menandai dimulainya perbaikan infrastruktur pertanian secara menyeluruh, termasuk rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan traktor roda empat, rotavator, serta pembangunan kembali jalan usaha tani di wilayah terdampak bencana.