SUMATERA UTARA — Pemerintah menetapkan harga beras bersubsidi Rp12.500 per kilogram yang disalurkan lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dengan stok nasional mencapai satu juta ton. Program ini menyasar 33,2 juta penerima bantuan pangan untuk periode Oktober hingga Desember 2026, masing-masing menerima 30 kilogram. Skema distribusi ini diproyeksikan memangkas rantai perantara yang selama ini menekan harga di tingkat konsumen.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan KDKMP dirancang sebagai saluran tunggal penyaluran berbagai kebutuhan pokok dan barang bersubsidi. Peninjauan gerai KDKMP Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Kamis (15/10/2026) menjadi titik awal pengumuman harga beras bersubsidi tersebut.
Menurut Zulhas, mekanisme ini memungkinkan masyarakat memperoleh harga lebih murah tanpa harus melewati makelar atau pedagang perantara yang selama ini mengambil margin berlapis.
"Koperasi ini untuk menyalurkan bantuan-bantuan subsidi pemerintah agar langsung ke rakyat sehingga rakyat ini dapat harga yang murah, yang bagus, tidak melalui makelar-makelar lagi," kata Zulkifli Hasan.
Beras Subsidi Satu Juta Ton untuk Seluruh Indonesia
Pemerintah menyiapkan stok beras bersubsidi sebanyak satu juta ton untuk dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram di seluruh Indonesia. Angka ini menjadi acuan resmi yang berlaku di seluruh gerai KDKMP.
"Untuk seluruh Indonesia sebanyak satu juta ton, dijual satu kilonya Rp12.500," ujar Zulkifli dikutip dari Antara.
Selain beras bersubsidi, pemerintah menetapkan bantuan pangan beras bagi 33,2 juta penerima untuk Oktober hingga Desember 2026. Bantuan disalurkan sekaligus 30 kilogram per penerima, sehingga total kebutuhan beras diperkirakan menyentuh sekitar satu juta ton.
Ketepatan Sasaran Jadi Syarat Utama
Zulhas meminta pengurus koperasi bersama kepala desa memverifikasi data penerima sebelum bantuan disalurkan. Pemerintah tidak ingin bantuan jatuh ke pihak yang tidak berhak.
"Jangan sampai yang miskin tidak dapat, temannya kepala desa yang kaya dapat. Harus dicek. Yang dapat harus betul-betul yang berhak," kata Zulhas.
Pemeriksaan data penerima dilakukan agar penyaluran bantuan tidak salah sasaran. Masyarakat yang membutuhkan diharapkan memperoleh manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.
Koperasi Jadi Pusat Layanan Ekonomi Desa
KDKMP tidak hanya menyalurkan beras dan bantuan pangan. Koperasi ini diproyeksikan menjadi pusat distribusi pupuk bersubsidi, elpiji tiga kilogram, minyak goreng, hingga bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
Koperasi juga diarahkan mendukung akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Untuk layanan keuangan, KDKMP menyediakan fasilitas BNI Agen 46 yang memungkinkan masyarakat melakukan penarikan, penyetoran, dan pembayaran listrik.
Akses kredit bagi pelaku UMKM tetap melalui pemeriksaan kelayakan usaha dan mengikuti prosedur yang berlaku. Dengan layanan ini, koperasi diharapkan menjadi sarana memperluas akses keuangan di tingkat desa dan kelurahan.
Tata Kelola Masih Disempurnakan
Pengelolaan KDKMP melibatkan kepala desa sebagai dewan pengawas, ketua koperasi sebagai pengelola, dan manajer yang membantu operasional serta administrasi. Zulhas mengakui pelaksanaan program masih membutuhkan penyempurnaan.
Pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait, BUMN, pemerintah daerah, serta unsur TNI dan Polri melakukan pemeriksaan untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus mempercepat kesiapan operasional koperasi.
"Ini sesuatu yang baru, tetapi kebijakan ini adalah untuk kepentingan rakyat yang ada di kampung itu," katanya.
Ke depan, KDKMP diharapkan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Selain memperluas distribusi bantuan dan barang bersubsidi, koperasi juga diproyeksikan menjadi tempat pemasaran produk UMKM lokal sehingga membuka peluang usaha dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat desa.
