MEDAN — Pelantikan 188 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Sumatera Utara menjadi titik tekan baru bagi Wagub Surya. Ia menegaskan bahwa jabatan yang baru diisi harus berbanding lurus dengan perbaikan layanan kepada warga. Perombakan posisi ini disebut sebagai bagian dari penerapan manajemen aparatur sipil negara berbasis talenta.
Sebanyak 71 pejabat administrator dan 117 pejabat pengawas dari bermacam organisasi perangkat daerah mengikuti pengambilan sumpah jabatan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (5/10/2026). Wagub Surya memimpin langsung prosesi tersebut. Ia menilai soliditas antar-perangkat daerah menjadi kunci efektivitas tata kelola pemerintahan.
Mengapa Ego Sektoral Jadi Sasaran Utama
Surya menyoroti pola kerja yang terpecah antar-dinas sebagai penghambat utama pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat menilai kinerja Pemprov Sumut secara utuh, bukan berdasarkan capaian individu atau satu dinas semata. Karena itu, pejabat yang baru dilantik dituntut segera menyelesaikan berbagai sumbatan layanan.
"Bangun komunikasi yang baik, jangan biarkan persoalan kecil menjadi besar. Jika ada hambatan, segera koordinasikan dan cari jalan keluarnya. Dan yang terpenting, jangan bekerja sendiri-sendiri. Kita butuh pemerintahan yang bekerja dalam semangat kolaborasi dan sinergi," ujar Surya.
Jabatan Dinilai sebagai Titik Kritis Roda Pemerintahan
Dalam arahannya, Wagub menekankan bahwa posisi administrator dan pengawas memegang peran strategis dalam menjalankan program daerah. Keduanya berada di lapisan yang langsung bersinggungan dengan implementasi kebijakan di lapangan.
"Saya ingin para pejabat yang dilantik ini mampu membuktikan kepercayaan yang diberikan memang tepat. Tentunya dengan kerja nyata serta hasil yang dapat dirasakan. Karena jabatan ini memiliki posisi sangat penting dalam roda pemerintahan," tutur Surya.
Dorongan Tancap Gas di Awal Masa Jabatan
Para pejabat baru diminta tidak menunda penanganan persoalan yang muncul di unit kerja masing-masing. Koordinasi lintas perangkat daerah disebut sebagai jalan pertama ketika ditemukan hambatan teknis maupun administratif. Pendekatan ini diharapkan memangkas waktu penyelesaian masalah yang selama ini berlarut akibat sekat antar-dinas.
Pelantikan ini menjadi langkah Pemprov Sumut menata ulang komposisi aparatur sipil negara. Hasilnya akan terlihat dari seberapa cepat layanan publik di tingkat organisasi perangkat daerah merespons kebutuhan warga.
