STABAT — Dukungan itu bukan sekadar seremonial. Tiorita menyebut seluruh program prioritas pemerintah pusat akan diterjemahkan ke dalam kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di 23 kecamatan se-Kabupaten Langkat.
“Pemkab Langkat terus mendukung pembangunan bangsa di berbagai sektor sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan pemerintah pusat. Kita akan terus berkolaborasi dan memastikan program pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Tiorita.
Arah Kebijakan Pusat Diterjemahkan ke Program Daerah
Menurut Tiorita, pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun prioritas pembangunan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memetakan program yang relevan dengan kondisi wilayah pesisir dan perkebunan di Langkat.
Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemkab Langkat bersama DPRD untuk memperkuat sinergi. Kolaborasi ini dinilai penting agar kebijakan pusat tidak berhenti di tataran dokumen, tetapi berujung pada perbaikan layanan publik dan kesejahteraan warga.
HUT Ke-81 RI: Momentum Perkuat Gotong Royong
Di sela dukungannya terhadap program nasional, Tiorita juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai penguat semangat kebangsaan.
“Mari kita jadikan peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat meneruskan perjuangan para pahlawan. Dengan kerja keras, persatuan dan gotong royong, mari kita berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Ia berharap semangat yang disampaikan dalam pidato kenegaraan tersebut dapat menjadi penguatan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Kehadiran Tiorita dalam agenda nasional ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Langkat untuk memperkuat sinergi dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan daerah. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan riil warga Langkat.
