SUMATERA UTARA — Penyidik KPK memasang garis polisi di ruang kerja Bupati Muara Enim Edison pada Senin kemarin. Langkah ini diambil setelah tim satuan tugas menciduk Edison bersama sembilan orang lainnya dalam OTT yang berlangsung di Jakarta dan Sumatera Selatan.
Selain ruang bupati, penyegelan dilakukan di ruang kerja Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Muara Enim. Di Dinas Pendidikan Muara Enim, setidaknya lima ruangan disegel, yakni Ruang Perencanaan, Ruang Sekretaris Dinas, Ruang Keuangan, Ruang Sarana dan Prasarana, serta Ruang Kebudayaan.
Lima ASN dan Lima Swasta Diamankan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa dari sepuluh orang yang diamankan, separuhnya berasal dari unsur pemerintah daerah. "Lima orang dari unsur Pemkab Muara Enim, salah satunya Bupati. Kemudian lima orang lainnya dari pihak swasta," kata Budi dalam keterangan singkatnya, Senin.
Budi menambahkan, pihaknya belum dapat memberikan detail lebih lanjut terkait perkara yang mendasari OTT tersebut. "Biarkan tim kami yang di lapangan bekerja dulu, dan nanti pada saatnya akan kami update informasinya," ungkap dia.
Penggeledahan Masih Berlangsung
Hingga Senin malam, penyidik masih berada di lokasi untuk melakukan penggeledahan dan pendalaman. KPK belum menyebutkan jumlah uang atau barang bukti yang berhasil disita dalam operasi senyap ini.
Edison merupakan bupati yang menjabat sejak 2021. Ini bukan kali pertama pejabat di lingkungan Pemkab Muara Enim berurusan dengan KPK. Sebelumnya, pada 2014, KPK juga menetapkan Bupati Muara Enim periode 2008–2013, Muzakir Sai Sohar, sebagai tersangka kasus suap terkait pembangunan jalan.
KPK mengimbau masyarakat untuk bersabar menunggu pengumuman resmi. Lembaga antirasuah itu berjanji akan merilis detail kasus dan konstruksi perkara dalam konferensi pers dalam waktu dekat, setelah pemeriksaan awal terhadap para tersangka rampung.
