SAMOSIR — Pemerintah Kabupaten Samosir memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat pekerja informal melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan gratis pada 2026. Kebijakan ini menyasar kelompok rentan guna memberikan rasa aman sekaligus menekan potensi kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kepada Pemerintah Kabupaten Samosir di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Medan, Jumat (1/5/2026). Momentum Hari Buruh Internasional atau May Day menjadi titik balik peningkatan perlindungan bagi buruh harian hingga petani di Samosir.
Bupati Samosir Vandiko T. Gultom terus mendorong perluasan cakupan jaminan sosial melalui alokasi anggaran daerah yang terukur. Langkah ini menempatkan perlindungan pekerja informal sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah yang inklusif.
Lonjakan Kuota Bantuan BPJS Ketenagakerjaan di Samosir
Jumlah penerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Kabupaten Samosir tahun ini mengalami kenaikan signifikan. Pada 2026, daerah ini menerima 502 kepesertaan gratis, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tercatat sebanyak 201 peserta.
Kenaikan kuota tersebut merupakan hasil komunikasi intensif dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Samosir dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Sinergi ini bertujuan memastikan manfaat perlindungan sosial dapat menjangkau lapisan masyarakat yang paling membutuhkan secara merata.
Tidak hanya mengandalkan bantuan provinsi, Pemkab Samosir juga mengalokasikan anggaran mandiri melalui APBD untuk melindungi 1.512 pekerja rentan. Pemerintah daerah memproyeksikan penambahan 320 peserta lagi pada tahun berjalan untuk memperluas cakupan perlindungan.
Sasaran Perlindungan bagi Petani hingga Pekerja Sosial
Program jaminan sosial ini difokuskan pada dua skema utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Kehadiran perlindungan ini diharapkan mampu memitigasi risiko ekonomi yang dihadapi keluarga pekerja jika terjadi musibah saat beraktivitas.
Sasaran program mencakup spektrum pekerja informal yang luas di Kabupaten Samosir. Mulai dari petani, nelayan, sopir, pemulung, hingga tukang becak dan juru parkir kini mendapatkan kepastian jaminan sosial dari pemerintah.
Kelompok lain seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling, buruh harian, hingga pekerja sosial keagamaan juga masuk dalam daftar penerima manfaat. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan bagi mereka yang selama ini bekerja tanpa perlindungan tetap.
Upaya Pengendalian Harga Bahan Pokok untuk Kesejahteraan Buruh
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus menambah anggaran pembinaan pekerja melalui dinas terkait. Kesejahteraan pekerja tidak hanya dilihat dari sisi jaminan sosial, tetapi juga daya beli masyarakat.
Bobby meminta seluruh kepala daerah di Sumatera Utara aktif menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah masing-masing. Pelaksanaan operasi pasar secara rutin menjadi instruksi khusus, terutama di kantong-kantong wilayah dengan populasi pekerja yang tinggi.
Pemerintah Kabupaten Samosir memastikan kerja keras para pekerja menjadi penggerak utama pembangunan daerah. Perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi bentuk apresiasi konkret atas kontribusi mereka dalam membangun Samosir yang maju dan berkelanjutan.
