MEDAN — Kepala Kanwil DJP Sumut I Belis Siswanto menyampaikan capaian tersebut di hadapan rekan media dalam kegiatan bertajuk "Mendorong Kesadaran Pajak Lewat Informasi Terpercaya: Sinergi Kuat Bersama Rekan Media". Forum itu menjadi wadah apresiasi atas kontribusi media dan berbagai pihak di wilayah Sumatera Utara.
Penerimaan pajak bukan satu-satunya indikator yang dipaparkan. Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan sampai periode yang sama mencapai 383.984 SPT, tumbuh 7,2% dibanding tahun sebelumnya.
Kinerja kepatuhan itu diiringi penerimaan PPh Pasal 29 sebesar Rp2,238 triliun. Angka tersebut tumbuh signifikan 100,98% jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Belis memberikan apresiasi kepada seluruh Wajib Pajak di wilayah kerjanya atas pemenuhan kewajiban perpajakan selama ini. Apresiasi serupa ditujukan kepada jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara atas sinergi dan dukungan berkelanjutan dalam optimalisasi penerimaan negara sebagai fondasi APBN yang Menumbuhkan, Melindungi, dan Kredibel.
Rangkaian acara juga diisi sosialisasi aturan baru pemerintah tentang PMK-71 Tahun 2026 dan aturan pelaksanaannya KEP-239/PJ.01/2026 terkait Fasilitas Penghapusan Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak. Kebijakan itu bertujuan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, mendorong perekonomian nasional, serta memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak.
Fasilitas tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan. Ujungnya, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tanpa menambah beban sanksi yang membelit.
Kanwil DJP Sumut I menyatakan komitmen memberikan pelayanan terbaik sesuai nilai-nilai Kementerian Keuangan: Integritas, Profesional, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Masyarakat bisa memakai sejumlah saluran komunikasi yang disediakan Kementerian Keuangan dan DJP:
Melalui kegiatan itu, Kanwil DJP Sumut I berharap sinergi bersama media massa dan seluruh pemangku kepentingan terus terjalin erat. Tujuannya membangun kesadaran pajak masyarakat dan optimalisasi penerimaan negara dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa.