Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya meminta percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana bagi warga terdampak di sejumlah kabupaten/kota. Permintaan itu disampaikan usai rapat monitoring dan evaluasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Kantor Gubernur Sumut, Medan. Pemulihan pascabencana dinilai tidak cukup hanya membangun rumah, tetapi juga harus diikuti penyediaan akses jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, hingga fasilitas pelayanan dasar.
MEDAN — Rapat percepatan pembangunan huntap pascabencana 2025 di Sumatera itu dihadiri perwakilan Aceh dan Sumatera Barat, serta melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Wagub Sumut Surya menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak berhenti pada pembangunan fisik rumah.
"Membangun kembali rumah berarti membangun tempat masyarakat untuk memulai kehidupannya," ucap Surya dalam rapat tersebut.
Surya menyebut akses jalan, jembatan, dan fasilitas dasar harus tersedia agar warga terdampak bisa kembali menjalani kehidupan normal. Hunian yang dibangun juga wajib memenuhi standar keselamatan, mengingat sejumlah wilayah rawan bencana berulang.
"Hunian harus memenuhi standar keselamatan, serta dilengkapi akses air bersih, sanitasi, listrik, drainase, dan fasilitas pelayanan dasar. Penerima manfaat wajib diverifikasi agar bantuan tepat sasaran dan terpantau," kata dia.
Koordinasi lintas tingkat menjadi kunci. Surya menilai pemulihan rasa aman dan penataan masa depan warga membutuhkan kerja sama pemerintah pusat, provinsi, daerah, hingga lembaga kemanusiaan.
Persoalan status dan kesiapan lahan disebut Surya sebagai salah satu hambatan terbesar dalam mempercepat pembangunan huntap di Sumut. Tanpa kejelasan lahan, proses konstruksi berisiko tertunda.
"Kesiapan maupun kejelasan status lahan masih menjadi salah satu tantangan utama mempercepat pembangunan huntap di Sumut," tegas Surya.
Pembangunan huntap di Sumatera Utara melibatkan sejumlah pihak. Yayasan Buddha Tzu Chi tercatat telah menyelesaikan 1.103 unit dari total 1.167 unit yang menjadi tanggung jawabnya.
Selain Tzu Chi, Posko Bencana Provinsi Sumut membangun 100 unit huntap, sedangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membangun 792 unit.
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan, Sarana dan Prasarana Permukiman Kemenko Infra RI Ronny Ariuly Hutahaean menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemulihan pascabencana dipercepat.
"Sesuai arahan bapak Presiden pada Mei 2026, target pembangunan huntap dipercepat menjadi dua tahun dari rencana awal tiga tahun. Arahan ini menuntut percepatan penyelarasan alokasi anggaran, material hingga kapasitas pelaksana di lapangan," ucap Ronny.
Data Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi mencatat lebih dari 184.000 rumah rusak di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari target 57.027 unit huntap, sebanyak 2.085 unit rampung hingga awal Oktober 2026 dan 1.882 unit masih tahap konstruksi.
BNPB turut mengawal penanganan 27.809 unit huntap dengan skema in situ atau pembangunan di lokasi semula. Percepatan pembangunan huntap di Sumut bergantung pada kejelasan lahan, kesiapan anggaran, dan kapasitas pelaksana di lapangan.