Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menilai kondisi ini perlu diantisipasi sejak dini. Salah satu opsi yang mengemuka adalah menurunkan tarif PKB di daerah yang potensi penerimaannya kecil.
"Ini kan sekarang dengan kebijakan opsen, penerimaan langsung masuk ke kabupaten/kota. Makanya bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu pajaknya kita rendahkan," ujar Bobby Nasution sebelum membuka rapat koordinasi di Aula Raja Inal Siregar, Senin (31/8/2026).
"Sehingga tidak semua orang membeli mobil ke Medan, misalnya," tegas mantan Wali Kota Medan tersebut.
Dengan penyesuaian tarif, masyarakat diharapkan lebih tertarik membeli dan mendaftarkan kendaraan di daerah asal. Penerimaan daerah pun bisa lebih merata tanpa harus mengorbankan minat masyarakat membeli kendaraan.
Per Agustus 2026, realisasi yang masuk baru sekitar Rp 3,86 triliun untuk seluruh jenis penerimaan. Gubernur meminta kabupaten/kota menggenjot realisasi hingga 100 persen pada akhir tahun.
"Sampai Agustus memang capaiannya cukup bagus. Tetapi kalau dihitung untuk bulan ini, nampaknya harus dipacu lagi agar bisa kita capai 100 persen hingga akhir tahun," jelasnya.
"Kita sebagai pembina Samsat hadir di sini. Sebab kita memang tidak bisa kerja sendiri, harus ada dukungan semua untuk mengoptimalkan penerimaan ini," ungkap Agus Fatoni.
Selain PKB, ia menyebut masih ada potensi penerimaan lain yang bisa dioptimalkan, seperti dana transfer pusat, BUMD, BLUD, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), CSR, hingga Baznas.
Pada kesempatan yang sama, Agus Fatoni menyerahkan piagam penghargaan kepada Bobby Nasution atas upaya peningkatan PAD di Sumut. Kegiatan ini turut dihadiri Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan, Direktur Utama Jasa Raharja M Awaluddin, Ketua Baznas Sumut M Hatta, serta para bupati/wali kota se-Sumut.
"Termasuk juga kami mencari jalan dari yang lain seperti meluncurkan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) bidang Olahraga, rencananya pada November mendatang," pungkasnya.