Sikka – Survei geolistrik oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II menjadi langkah teknis pertama yang disiapkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memetakan potensi sumber air tanah di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini diambil menyusul kunjungan Menteri PU Dody Hanggodo ke lokasi terdampak gempa pada Senin (24/8/2026).
Didampingi Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Menteri Dody meninjau sejumlah titik krusial seperti ruas jalan, tanggul pengaman pantai, longsoran, serta bangunan yang rusak akibat gempa. Dari hasil peninjauan itu, penyediaan air bersih langsung menjadi prioritas utama karena kebutuhan dasar warga Pulau Palue belum terpenuhi.
Apabila survei geolistrik menemukan cadangan air tanah yang layak, eksekusi di lapangan akan dilakukan melalui pembuatan sumur bor. Air yang didapat kemudian diolah dengan proses filtrasi atau penjernihan sebelum didistribusikan ke masyarakat setempat.
“Saya juga kemarin dengar bahwa di Palue ini kekurangan air bersih. Makanya kemarin saya sudah minta tolong teman-teman dari balai sungai untuk ke sini untuk melakukan geolistrik dulu,” kata Menteri Dody.
Selain mengandalkan air tanah, Kementerian PU juga membuka opsi penggunaan teknologi desalinasi. Untuk merealisasikannya, Dody telah menghubungi Kepala BRIN agar teknologi tersebut bisa menambah pasokan air bersih di pulau tersebut.
“Tadi saya sudah minta tolong ke Dirjen Cipta Karya untuk kirim tim air bersihnya dari Jakarta ke sini. Nanti kan di bor oleh teman-teman balai sungai tapi nanti di atas kita kasih filter atau penjernih. Sehingga kemudian bapak/ibu yang berada di Pulau Palue ini bisa mendapatkan air bersih. Saya juga tadi pagi sudah telepon Kepala BRIN, siapa tahu ada teknologi desalinasi yang bisa menambah suplai air bersih,” tambah Menteri Dody.
Perkuat Pengamanan Pantai dan Infrastruktur Tangguh
Di luar persoalan air bersih, Kementerian PU juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap abrasi pantai yang berpotensi merusak fasilitas umum dan permukiman warga. Desain tanggul penahan pantai akan segera disusun agar dampak abrasi bisa diminimalkan.
“Semalam memang sudah disampaikan Ibu Dansatgas Kabupaten Sikka, yang juga Kadis PUPR, memang butuh tanggul penahan pantai. Secepatnya kita akan lakukan desain supaya bisa abrasi bisa tertahan dan tidak merusak kantor kecamatan dan seterusnya,” kata Menteri Dody.
Proses pemulihan pascagempa tidak hanya berhenti pada perbaikan fisik. Kementerian PU mengarahkan pembangunan kembali dengan standar konstruksi tahan gempa agar infrastruktur lebih siap menghadapi bencana di masa depan. Warga lokal akan dilibatkan dalam pekerjaan yang sifatnya padat karya, dengan dukungan dari pemerintah, TNI, dan Polri.
“Kita juga akan melibatkan bapak/ibu sekalian untuk pekerjaan ini. Jadi sama-sama kita membangun Pulau Palue dengan lebih baik lagi dan lebih kuat lagi,” ujarnya.
Menteri Dody menegaskan bahwa pemulihan Pulau Palue memiliki target ganda, yakni memperbaiki kerusakan akibat gempa sekaligus memperkuat ketangguhan infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup warga.
“Saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin melupakan masyarakatnya. Nanti mungkin saya akan sering-sering ke sini dan akan memastikan apapun yang kami programkan itu bisa dikerjakan dengan waktu yang sudah kita tetapkan,” kata Menteri Dody.
Seluruh rangkaian upaya tersebut selaras dengan Sasaran Utama PU 608 yang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai instrumen untuk memberikan manfaat nyata, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.